Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. 19660814 198712 2 006 Maryati, A. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah. Yusran Lapananda, SH. Apabila yang dimaksud sebagai PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, kami tidak melihat ada peraturan yang. Email : denny. 26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD. 1. 7. Pasal 15PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TUGAS DAN WEWENANG. 05/2013. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 1. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya. Sedangkan Proses akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan. tri anto. a. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPKD. see full pdf download pdf. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Pemahaman sebahagian besar Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap mekanisme pengelolaan keuangan yang baru sangat kurang. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; k. Bendahara pengeluaran. penunjukan pejabat penatausahaan keuangan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pemeriksa barang pada skpd kecamatan purwoharjo tahun anggaran 2023 pdf. 11. WebSumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Perpres No. PPK sebagai tim pendukung PA dalam mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima. go. 133) penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis. Surat poerjanjian kerjasamakontrak e. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, peran pengelola keuangan di SKPD sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan di Daerah. 10. Menurut Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut : "Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK. Bagian Ketujuh. 33. Koreksi atas mutasi aset antar SKPD; Penyesuaian terhadap pengadaan aset tetap yang tidak melalui RKUD (SP3B-SP2B) biasanya terdapat pada Puskesmas, Sekolah Negeri, dan BLUD. Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa: a. Plh. Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat. Tugas-tugas tersebut adalah: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. 2 Gubernur/Bupati/Walikota Selaku Kepala Pemerintahan. (Kursus Keuangan Daerah) dan KKDK (Kursus Penatausahaan/Akutansi Keuangan Daerah) yang bekerja sama dengan 6 universitas dan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)) Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK - SKPD. 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. a. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan,. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, clan manatausahakan, menyetorkan, menyimpan, mempertanggungjawabkan uang. “pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. 6 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 46-49Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. 06. c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA- SKPD), Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKSKPD). Komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari: Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan. b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 2) Langkah-Langkah Teknis. memiliki integritas dan disiplin; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangai Surat Perintah Membayar (SPM). 11) Penatausahaan; 12) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 13) pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14) barang milik daerah berupa rumah negara; dan 15) ganti rugi dan sanksi. ,MH. 19750730 200501 2 005 penata tk. 2. PIHAK TERKAIT 1. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. c. PPK, PPTK, dan PPK-SKPD. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN . pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; f. Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 000,- Tanggal 3 Januari 2016 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10. Struktur Organisasi di BLUD. Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat. salatiga. Bendahara pengeluaran dibedakan menjadi: Bendahara pengeluaran. 000. KPA , PA , PPK , PPTK. Untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Materi Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir. Peranan dan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diperbaharui dengan diterbitkannya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman. b. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu wajib: meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan. com - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni memerintahkan kepala daerah segera menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1. 54 tahun 2010 yang lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dengan Permendagri berdasarkan Undang-Undang No. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. Webkeuangan atau pejabat yang ditunjuk. 1. “Permendagri ini, ke depan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelola keuangan,” ujar Husin di sela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuanganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan. pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 2. a Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 13. 000,- c. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa pokok bahasan yang akan. Pada kesempatan kali ini Penulis akan mencoba mengulas tugas dan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada PAlKPA. H. menteri keuangan republik indonesia, menimbang a. Untuk APBD ada beberapa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangai Surat. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SKPD PENGGUNA ANGGARAN (PA) PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PP 12/2019 PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 08/2022 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 84/pmk. Pasal 12. PPTK adalah pejabat pada SKPD/UKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. WebF. Kepala SKPKD selaku PPKD. c. PENGAJUAN SPP a. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa salah satu aktivitas dalam. " PPK-SKPD mempunyai tugas: a) meneliti. 8. c. 12 Tahun 2019 juga disebutkan pengaturan tugas dan kewenangan apa yang dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA, yakni dalam Pasal 11 ayat (4a), tugas. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. Uraian pada Bukti Pengeluaran Kas dituliskan nomor SPK, tanggal SPK, Nomor Addendum dan tanggal addendum (apabila ada) serta termin pembayaran. 3. yapari@gmail. PPTK APBD. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Materi Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir. Transcript Uraian Tugas Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD - Mene Meneli liti ti kelen elengk gkap apan an SP SPPP-LS LS yang yang disi disiap apka kan n ole oleh hP PPT PTK; K; – Mene Meneli liti ti kele keleng ngka kapa pan n SPP-U SPP-UP, P, SPP-GU SPP-GU,, SP SPPP-TU TU dan SPPSPP-LS LS yang yang diaju diajuka. Penatausahaan Perbendaharaan Daerah 7 s. Namun demikian dalam keadaan tertentu PA/KPA dapat memberikan kewenangan kepada pejabat lain sebagai Penandatangan. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Berikut uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 24. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ; b. diantaranya adalah) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006. 3 (1) PA dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala unit kerja selaku KPA. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKDP. YUSRAN LAPANANDA, SH. 19. yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);. Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai ” semua hak dan kewajiban yang dapat ditandai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimilkidikuasai oleh NegaraDaerah yang lebih tinggi serta pihak. Pengadministrasi Keuangan 1 PPK-SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 2 PEMBANTU PPK-SKPD - Penyiap spp dan SPM - Petugas Verifikasi SPJ Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN Kasir Pengeluaran Pembuat Dokumen - Pencatat Pembukuan Penyiap Gaji Sumarsanti. Dalam hal ini. Pasal 12 ayat (1) PP 12/2019 : PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 13. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai ” semua hak dan kewajiban yang dapat ditandai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimilkidikuasai oleh NegaraDaerah yang lebih tinggi serta pihak. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. PPTK sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari pejabat Pelaksana teknis Kegiatan. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta. Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota; 4. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. 1. Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU. Penatausahaan keuangan daerah mulai tahun 2007 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman pengelolaan. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf. NAMA / NIP / PANGKAT / GOL. SP2D tidak sembarangan bisa diterbitkan. 16. 1. PENGAJUAN SPP a. (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat1. Pada regulasi PP 58 tahun 2005 yang telah digantikan oleh PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. Pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; b. Dari laman Pemprov DI Yogyakarta, yang disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima BUD. Bendahara Umum Daerah. Bab 4 memuat Tata Kelola, Prinsip Tata Kelola,. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan da lam penatausahaan pengeluaran yaitu:akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018, persyaratan untuk ditetapkan. 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Umum ». Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau. 11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 13 1. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan.